Peran Dan Tantangan Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi (KKR) Dalam Mengungkap Kebenaran Bagi Korban Konflik Di Aceh

Aceh mengalami konflik bersenjata berkepanjangan pada masa Gerakan Aceh Merdeka (1976–2005) yang menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia dan trauma mendalam bagi korban. Perdamaian melalui MoU Helsinki (15 Agustus 2005) melahirkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh sebagai mekanisme keadilan transisional, yang dibentuk berdasarkan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran KKR Aceh dalam pengungkapan kebenaran serta tantangan yang dihadapinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara tidak terstruktur dengan komisioner dan anggota KKR Aceh yang dipilih secara purposive, serta didukung oleh studi kepustakaan dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KKR Aceh berperan dalam pendataan dan verifikasi korban, penggalian kesaksian, dokumentasi dan publikasi pelanggaran HAM, serta penyusunan rekomendasi reparasi dan rekonsiliasi sebagai bentuk pengakuan moral terhadap korban. Namun, pelaksanaan tugas KKR Aceh menghadapi tantangan internal berupa keterbatasan anggaran, fasilitas, dan integrasi kelembagaan, serta tantangan eksternal berupa minimnya data valid, kendala geografis, trauma korban, dan lemahnya koordinasi antarlembaga. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan dukungan kelembagaan dan komitmen negara agar pengungkapan kebenaran berjalan efektif.