Implementasi Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945 dalam Penanganan Anak Terlantar (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Banda Aceh)

Anak terlantar di Indonesia khususnya di Kota Banda Aceh masih menjadi isu krusial akibat faktor kematian salah satu/kedua orang tua, perceraian orang tua dan masalah kemiskinan serta pendidikan. Jumlah anak terlantar di Kota Banda Aceh pada tahun 2024 ada sekitaran 53 orang. Sehingga, Penelitian ini mengkaji bagaimana Pemerintah Kota Banda Aceh menginterpretasikan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 sebagai dasar konstitusional dalam penanganan anak terlantar, serta bagaimana implementasinya diwujudkan melalui kebijakan dan langkah operasional di lapangan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris melalui studi kasus, analisis dilakukan terhadap norma hukum yang mengatur perlindungan anak terlantar serta praktik pelayanan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memaknai ketentuan konstitusional tersebut sebagai kewajiban untuk memberikan pemeliharaan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan dasar anak terlantar, yang kemudian diimplementasikan melalui mekanisme penjangkauan, asesmen cepat, penanganan sementara di Rumah Singgah Lamjabat, serta koordinasi dengan instansi terkait untuk reunifikasi keluarga dan pemulangan anak terlantar. Studi kasus ini menegaskan bahwa pelaksanaan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 telah berjalan dalam praktik, meskipun masih menghadapi keterbatasan sumber daya dan sarana pendukung, sehingga diperlukan penguatan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan terpenuhinya tanggung jawab negara terhadap anak terlantar.