Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 3/Pid.Sus/Tipikor/2022/Pt Bna Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Penyalahgunaan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi)

Penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang sering terjadi di tingkat pemerintahan desa dan berdampak langsung pada kerugian keuangan negara serta terhambatnya pembangunan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diterapkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 3/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA, serta meninjaunya dari perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, dan hasil audit Inspektorat sebagai bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa selaku Ketua BUMK Sejahtera Lentong telah memenuhi seluruh unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu unsur “setiap orang”, unsur “menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan”, serta unsur “merugikan keuangan negara”. Penyalahgunaan kewenangan terbukti melalui pencairan dana penyertaan modal tanpa prosedur yang sah, tanpa musyawarah desa, tanpa rencana kerja, serta tanpa pertanggungjawaban penggunaan dana. Kerugian negara dibuktikan secara sah melalui hasil audit Inspektorat Aceh Jaya yang menyatakan bahwa dana sebesar Rp 332.400.000,00 tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori ghulul dan pelanggaran amanah yang tergolong jarīmah ta‘zīr, karena terdakwa telah menggelapkan harta publik yang seharusnya digunakan untuk kemaslahatan masyarakat desa. Sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan berupa pidana penjara, denda, dan pembayaran uang pengganti sejalan dengan prinsip ta‘zīr serta tujuan maqāshid al-syarī‘ah, khususnya dalam menjaga harta publik (hifz al-māl). Dengan demikian, putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak hanya tepat menurut hukum positif, tetapi juga selaras dengan prinsip keadilan dalam hukum pidana Islam.