Analisis Putusan Hakim Tentang Pertanggungan Risiko Pada Pembiayaan Musyārakah Akibat Force Majeure (Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon Nomor 74/Pdt.G/2024)

Penelitian ini mengkaji penyelesaian perkara dan pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon No. 74/Pdt.G/2024/MS.Lsk terkait sengketa pembiayaan musyārakah antara nasabah dan Bank Syariah Indonesia yang usahanya terdampak force majeure berupa pandemi Covid-19. Penelitian bersifat yuridis normatif dengan pendekatan studi putusan, menggunakan data primer berupa salinan putusan dan data sekunder dari peraturan perundang‑undangan, fatwa DSN‑MUI, literatur fiqh muamalah, dan referensi akademik lain yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menyatakan para penggugat telah melakukan wanprestasi sehingga bank berhak mengeksekusi hak tanggungan melalui KPKNL, serta menafsirkan kebijakan restrukturisasi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (POJK Covid-19) sebagai kewenangan diskresioner bank, bukan kewajiban hukum bagi setiap nasabah terdampak. Dari segi kepastian hukum, putusan ini memenuhi aturan dan prosedur eksekusi karena pertimbangan hakim berlandaskan konstruksi POJK Covid‑19 yang menempatkan restrukturisasi sebagai hak (opsi) bagi bank, bukan sebagai kewajiban yang harus selalu diberikan. Namun dari segi kemaslahatan (maqāṣid al-syarī‘ah), pembebanan kerugian pandemi dalam praktik lebih banyak dialihkan kepada nasabah, sehingga melemahkan karakter musyārakah sebagai akad kemitraan berbasis pembagian keuntungan dan kerugian secara proporsional antara bank syariah dan nasabah.