Analisis Pasal 259 UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Dalam Pembentukan Pengadilan HAM di Aceh Perspektif Sulthah Al-Qadhaiyyah

Pembentukan pengadilan HAM di Aceh berupa mandat yuridis yang secara tegas diatur dalam Pasal 259 UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh sebagai tindak lanjut dari kesepakatan MoU Helsinki 2005. Ketentuan tersebut menegaskan pembentukan Pengadilan HAM di Aceh dengan batas waktu maksimal satu tahun pasca legislasi UUPA, akan tetapi faktanya hingga kini perintah undang-undang tersebut belum diimplementasikan secara konkret. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti Pasal 259 UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh mengenai pembentukan pengadilan HAM di Aceh melalui perspektif Sulthah Al-Qadhaiyyah. Penelitian ini menerapkan metodologi kualitatif dengan tipologi yuridis normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) melalui penelaahan regulasi serta wawancara. Temuan studi mengindikasikan bahwa belum dibentuknya Pengadilan HAM disebabkan tidak adanya lagi pelanggaran HAM berat setelah undang-undang diundangkan. Pada perspektif Sulthah Al-Qadhaiyyah, pembentukan pengadilan HAM di Aceh sejalan dengan konsep sulyhah al- qadhaiyyah, yang mana pembentukan pengadilan ham sesuai dengan konsep wilayah al-mazhalim dan tujuan pembentukannya juga relavan dengan prinsip sulthah al-qadhaiyyah yakni keadilan, independensi pengadilan, integritas dan profesionalitas, keterbukaan, serta legalitas dan kepatuhan kepada hukum, namun terdapat perbedaan pada struktur kelembagaannya dalam bentuk penyelesaiaanya. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pembentukan Pengadilan HAM di Aceh bersifat prospektif, namun ketiadaan Pengadilan HAM di Aceh menimbulkan konsekuensi struktural terhadap efektivitas penyelesaiannya, serta belum optimalnya penerapan nilai-nilai Sulthah Al-Qadhaiyyah. Oleh karena itu, diperlukan komitmen nyata dari pemerintah RI untuk segera membentuk Pengadilan HAM di Aceh guna menjamin kepastian hukum.