Peran BPBD Aceh Selatan Dalam Penanggulangan Bencana Alam Berdasarkan Perbup Nomor 38 Tahun 2016

BPBD merupakan lembaga non departemen dalam pemerintahan yang dibentuk untuk perpanjangan tangan pemerintah dalam upaya menanggulangi bencana, menggantikan satuan koordinasi penanggulangan bencana pada tingkat kabupaten atau kota, satuan tersebut dibentuk sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penaganan Bencana. Peran BPBD Aceh Selatan sebagai badan penanggulangan bencana diatur dalam Perbup Nomor 38 Tahun 2016 berdasarkan tupoksi dan visi-misi yang telah ditetapkan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yang penulis dalami yaitu, Apa saja peran BPBD Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan implementasi atas Perbup Nomor 38 Tahun 2016 dalam menanggulangi bencana alam. Apa saja yang dihadapi BPBD Kabupaten Aceh Selatan dalam mengimplementasikan Perbup Nomor 38 Tahun 2016 untuk menanggulangi bencana alam Erosi Sungai Kluet. Kajian penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiri. Adapun hasil penelitian yang didapatkan BPBD Aceh Selatan sudah melakukan perannya sesuai dengan Perbup Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Perangkat Daerah Lainnya, dengan melakukan upaya serta melaksanakan penanggulangan pada tahapan, prabencana, darurat bencana dan pasca bencana. Sedangkan dalam penanggulangan Bencana alam erosi sungai kluet berdasarkan implementasi atas Perbup Nomor 38 Tahun 2016 tidaklah terlaksana secara efektif dikarenakan adanya hambatan-hambatan seperti kurangnya dukungan dari instansi terkait seperti BPBA, kurangnya pegawai serta yang memiliki skil atau keahlian dan pendidikan dibidangnya, kurangnya sarana dan prasarana yang mengakibatkan tidak maksimalnya BPBD Aceh Selatan dalam melaksanakan penanggulangan bencana alam erosi sungai kluet. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa BPBD Aceh Selatan sudah menjalankan perannya sesuai Perbup Nomor 38 Tahun 2016, akan tetapi karena disebabkan hambatan-hambatan yang dialami pihak BPBD membuat pelaksanaannya jadi kurang efekif.