Sistem Retribusi Sampah Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pendapatan Asli Daerah Aceh Selatan Menurut Teori Hifz Al-Mal

Retribusi pelayanan persampahan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang perlu dikelola secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis sistem retribusi sampah yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Aceh Selatan terhadap PAD ditinjau dari perspektif hifz al-mal, dengan fokus pada mekanisme pemungutan, metode pembayaran, dan bukti pembayaran. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah masih diterapkannya pembayaran retribusi secara tunai tanpa konsistensi penggunaan bukti pembayaran resmi (kwitansi), di mana meskipun kwitansi tersedia, banyak wajib retribusi maupun petugas yang mengabaikannya dengan alasan kepraktisan. Selain itu, cakupan layanan persampahan belum merata dan masih terbatas pada wilayah-wilayah tertentu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pegawai DLH Kabupaten Aceh Selatan, sedangkan data sekunder bersumber dari Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2012 serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DLH mengelola retribusi dengan dua metode pembayaran, yaitu tunai yang diterima langsung oleh petugas pemungut, dan transfer ke rekening kas daerah. Pembayaran tunai tanpa kwitansi dinilai tidak sejalan dengan prinsip hifz al-mal, sedangkan pembayaran melalui transfer lebih mencerminkan nilai transparansi dan akuntabilitas.