Perjanjian Sewa Lapak Alun-Alun Kota Sigli dan Penetapan Harganya Menurut Konsep Ijārah ‘Alā Al-Manāfi’

Penelitian ini mengkaji praktik perjanjian sewa lapak di Alun-Alun Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Aceh, dengan fokus pada kesesuaian antara konsep akad ijārah ‘alā al-manāfi’ dalam fikih muamalah dan implementasinya di lapangan. Permasalahan utama terletak pada adanya ketidaksesuaian antara aspek normatif dan empiris. Secara normatif, praktik sewa telah memenuhi unsur dasar akad, seperti adanya manfaat, nilai sewa, dan kesepakatan para pihak. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kelemahan, berupa perjanjian yang dilakukan secara lisan dan cenderung sepihak tanpa ruang negosiasi, serta penerapan tarif sewa harian sebesar Rp5.000 yang dikenal sebagai “uang adat” tanpa mempertimbangkan perbedaan ukuran atau luas lapak. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara manfaat yang diterima dan imbalan yang dibayarkan, sehingga memunculkan persoalan keadilan dalam akad. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pedagang serta pihak Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pidie, serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap literatur fikih muamalah, Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/X/2017, dan Qanun Pidie Nomor 26 Tahun 2011. Data dianalisis secara deskriptif untuk membandingkan praktik empiris dengan ketentuan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa lapak secara normatif sah dan sejalan dengan konsep ijārah ‘alā al-manāfi’. Namun demikian, implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan karena belum adanya standar yang mempertimbangkan perbedaan manfaat. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan melalui penyusunan perjanjian tertulis, standarisasi ukuran lapak, serta peningkatan kualitas pengelolaan agar tercapai kemaslahatan yang lebih optimal.