Prinsip Keadilan Sosial Pada Pemikiran Abu Yusuf dan Siyāsah Māliyah (Studi Terhadap Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu instrumen fiskal yang memiliki peran penting dalam pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Namun, sistem pemungutan PBB yang didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) masih menimbulkan persoalan keadilan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki tanah atau bangunan tetapi tidak memperoleh manfaat ekonomi yang sebanding. Permasalahan tersebut mendorong perlunya kajian terhadap sistem PBB dalam perspektif pemikiran Abu Yusuf dan prinsip siyāsah māliyah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem PBB di Indonesia masih cenderung bersifat kaku dan lebih menekankan pada nilai objek pajak tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi dan produktivitas wajib pajak, sehingga dalam perspektif Abu Yusuf berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial. Sementara itu, dalam perspektif siyāsah māliyah, PBB secara normatif memiliki legitimasi dan sejalan dengan prinsip keadilan (‘adl), kemaslahatan (maṣlaḥah), keseimbangan (tawāzun), amanah, dan solidaritas sosial, namun dalam praktiknya belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif karena keterbatasan mekanisme korektif, perlindungan bagi kelompok rentan, serta belum optimalnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan penerimaan pajak. Oleh karena itu, permasalahan utama PBB tidak terletak pada legitimasi syariahnya, melainkan pada aspek implementasi kebijakan, sehingga diperlukan penguatan sistem pemungutan yang lebih memperhatikan kemampuan riil wajib pajak, perluasan kebijakan pengurangan atau pembebasan pajak bagi kelompok rentan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan.