Analisis Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Air Permukaan Pasca Berlakunya Uu No. 1 Tahun 2022 (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh)

Pemerintah Provinsi Aceh telah menerapkan beberapa instrumen fiskal yang penting untuk meningkatkan Pendapatan Daerah (PPN) berdasarkan Undang-Undang Fiskal Pemerintah Provinsi Aceh Nomor 1 Tahun 2022, yaitu PPN Air Permukaan (PPN). Namun, pendapatan PPN di Aceh pada tahun 2020-2024 masih berfluktuasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan di bidang pengumpulan PPN dan kendala yang dihadapi dalam kompleksitas kebijakan dalam memperkirakan Nilai Perolehan Air Permukaan (PPN). Penelitian ini merupakan analisis penelitian kualitatif deskriptif tentang implementasi kebijakan pengumpulan PPN air permukaan berdasarkan teori implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edwards III yaitu komunikasi, sumber daya yang tersedia, disposisi, dan mekanisme birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengumpulan PPN air permukaan telah dilakukan secara komprehensif dan masih terdapat keterbatasan dalam implementasi PPN karena kompleksitas dalam menentukan kualitas air dan penggunaan air yang sebagian besar bergantung pada kompetensi sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai untuk mengendalikannya. Selain itu, kurangnya koordinasi antar instansi dan kegagalan kepatuhan oleh seluruh wajib pajak serta penolakan terhadap tarif dapat menjadi penyebab defisit pendapatan yang terus-menerus terjadi pada Pajak Air Permukaan (PPN). Studi ini menyarankan bahwa untuk mengisi kesenjangan pendapatan, perlu dilakukan penguatan pengawasan, minimalisasi birokrasi tanpa mengorbankan kualitas data, dan komunikasi yang lebih baik dengan wajib pajak. Dengan perbaikan ini, diharapkan PPN akan menjadi sumber pendanaan yang stabil dan berkelanjutan untuk pembangunan Provinsi Aceh.