Penegakan Hukum Penebangan Hutan Oleh Korporasi Dan Pertanggungjawaban Akibat Banjir Bandang Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus Banjir Bandang Di Aceh Tamiang)

Kabupaten Aceh Tamiang merupakan salah satu wilayah di Provinsi Aceh yang memiliki kawasan hutan strategis sebagai bagian dari ekosistem Leuser. Penelitian ini menggunakan Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang bertujuan mengamati dan mengkaji bagaimana hukum bekerja dan berfungsi di tengah-tengah masyarakat dengan memperoleh data langsung dari lapangan. Namun dalam beberapa dekade terakhir, wilayah ini mengalami tekanan deforestasi yang sangat besar akibat aktivitas penebangan hutan dan konversi lahan secara besar-besaran oleh korporasi yang bergerak di bidang perkebunan, pertambangan, dan kehutanan. Data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Tamiang menunjukkan penurunan luas kawasan hutan yang signifikan dalam kurun waktu 2010-2020, terutama di kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang berfungsi sebagai daerah resapan air. Kerusakan hutan ini berdampak langsung pada terjadinya bencana banjir bandang yang berulang kali melanda wilayah tersebut, yakni pada tahun 2006, 2013, 2020, dan 2022. Banjir bandang November 2022 bahkan mengakibatkan lebih dari 50.000 jiwa mengungsi, ribuan rumah terendam, dan kerugian infrastruktur mencapai ratusan miliar rupiah. Meskipun Indonesia memiliki perangkat hukum yang komprehensif meliputi UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), serta UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), namun penegakan hukum terhadap korporasi pelaku penebangan hutan ilegal di Aceh Tamiang masih jauh dari optimal. Terdapat kesenjangan signifikan antara das sollen dan das sein akibat koordinasi kelembagaan yang lemah, keterbatasan sumber daya penegak hukum, hambatan pembuktian kausalitas, serta dugaan praktik korupsi dan kolusi. Permasalahan ini juga bertentangan dengan nilai-nilai Maqashid Al-Syariah yang mewajibkan perlindungan jiwa (hifzh al-nafs), perlindungan harta (hifzh al-mal), perlindungan keturunan (hifzh al-nasl), dan perlindungan lingkungan hidup (hifzh al-bi’ah).