Analisis Keabsahan Marhūn dalam Kredit Usaha Rakyat Berbasis Rahn Tasjīly (Penelitian di Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng Banda Aceh)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan pembiayaan dari pemerintah berupa modal kerja yang ditujukan bagi pelaku usaha yang mempunyai usaha produktif dan layak melalui penyalur KUR. KUR yang disalurkan oleh Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng (UPS) Ulee Kareng menggunakan akad rahn tasjīly, dimana harus ada jaminan dalam bentuk bukti kepemilikan yang sah atau sertifikat. UPS Ulee Kareng mengklaim bahwa pembiayaan KUR tidak memerlukan jaminan. Namun, dalam praktiknya selain surat keterangan usaha, UPS Ulee Kareng tetap melakukan pencatatan aset usaha sebagai marhūn, tanpa diikuti dengan penyerahan bukti kepemilikan dari aset usaha tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana pelaksanaan KUR berbasis rahn tasjīly dan ketentuan marhūn yang ditetapkan di UPS Ulee Kareng?, serta bagaimana tinjauan akad rahn tasjīly terhadap marhūn yang ditetapkan dalam KUR di UPS Ulee Kareng?. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan yuridis empiris, jenis penelitian deskriptif analisis dan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat di UPS Ulee Kareng tidak sepenuhnya tanpa marhūn (jaminan), karena menggunakan akad rahn tasjīly. Ketentuan marhūn ditetapkan berupa surat keterangan usaha dan daftar aset usaha, yang dicatat dalam suatu register oleh pihak UPS Ulee Kareng ketika melakukan survey ke lokasi tempat usaha nasabah dan dilampirkan dalam bentuk lembaran register aset usaha yang disahkan melalui materai dan tanda tangan nasabah. Daftar aset usaha yang digunakan sebagai marhūn berfungsi sebagai representasi kepemilikan aset usaha. Jadi, marhūn pada KUR di UPS Ulee Kareng sah menurut fikih muamalah dan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 68 Tahun 2008 tentang rahn tasjīly karena marhūn tersebut merupakan aset nyata yang bisa diverikasi keberadaannya, milik nasabah, jelas, bernilai ekonomis, serta dapat diserahterimakan secara hukum. Namun, untuk mu’nahnya masih belum sesuai dikarenakan masih dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diterima nasabah. Selain itu, ketentuan marhūn dalam KUR di UPS Ulee Kareng belum memenuhi prinsip transparansi,terutama dalam penyampaian informasi kepada nasabah mengenai adanya marhūn dan kedudukan daftar aset usaha sebagai marhūn.