Peranan Kepala Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues)

Adanya anggaran pembangunan desa yang telah dikucurkan oleh Presiden Republik Indonesia dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, namun pembangunan desa yang dilakukan di desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues belum dijalankan dengan baik dan benar. Masih banyaknya anggaran yang disalurkan tidak tepat sasaran sehingga tidak dapat mensejahterakan masyarakat, sifat tidak transparan dari kepala desa membuat dana desa tersebut tidak diketahui alur pengeluarannya oleh masyarakat, pengelolaan roda organisasi hanya dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan Kepala Desasaja meskipun tidak memiliki skil yang mempuni di bidangnya. Menyikapi masalah tersebut peran kepala desa sangat diharapkan agar kestabilan pengeluaran dana desa dan pengelolaan anggaran dapat dilakukan dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui wewenang, kebijakan Peluang serta tantangan yang dihadapi kepala Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan turun kelokasi di desa Lesten, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wewenang kepala desa Lesten sangat tidak sesuai dengan harapan masyarakat, dimana kepala desa tidak pernah melibatkan aparatur desa untuk bermusyawarah segala yang menyangkut dengan wewenang apalagi pengelolaan keuangan, semua wewenang ditetapkan sendiri tanpa ada sikap musyawarah dan transparan, sehingga semua wewenang tergantung kebijakan Kepala Desa. Mengenai kebijakan tidak ada kebijakan yang dilakukan Kepala Desa yang bersifat menyeluruh hanya membangun MCK dan parit-parit, selain program tersebut tidak ada apalagi berhubungan dengan anggaran yang tidak melibatkan elemen masyarakat didalamnya. Sedangkan tantangan adalah pelaksanaan fungsi aparatur desa tidak sepenuhnya berjalan, Kepala desa tidak transparan, jujur, amanah dan tanggung jawab dalam mengelola dana desa.