Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kewajiban penerapan SIPD sebagai sistem terintegrasi nasional yang menggantikan aplikasi sebelumnya namun masih menghadapi berbagai kendala teknis dan administratif. Pertanyaan penelitian difokuskan pada bagaimana kualitas implementasi SIPD berdasarkan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi serta bagaimana kualitas sistem, informasi, layanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih dalam praktik di BPKA Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dengan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD telah digunakan dalam seluruh proses pengelolaan keuangan daerah, namun implementasinya belum optimal. Kendala utama meliputi keterbatasan fitur seperti infaq, gangguan server, serta komunikasi teknis yang belum maksimal. Meskipun kompetensi aparatur relatif memadai, keterbatasan infrastruktur dan jaringan mempengaruhi efektivitas layanan. Secara keseluruhan, SIPD berpotensi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, namun memerlukan perbaikan pada aspek teknis, pelatihan, dan dukungan sistem agar implementasi berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Upaya perbaikan yang diperlukan mencakup peningkatan kapasitas server, penyediaan fitur yang sesuai kebutuhan daerah, penguatan koordinasi antarunit, serta pelaksanaan bimbingan teknis secara berkelanjutan bagi aparatur agar pemanfaatan sistem dapat berjalan optimal dan mampu mendukung tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel secara berkelanjutan. Temuan ini diharapkan menjadi dasar evaluasi kebijakan dan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dan pusat ke depan secara komprehensif.