Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Sidikalang Kabupaten Dairi Sumatera Utara

Penelitian ini mengkaji bagaimana pelaksanaan kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Keberadaan PKL menjadi fenomena yang tidak terpisahkan dari aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah. Di satu sisi, PKL memberikan kontribusi terhadap perekonomian lokal, namun di sisi lain sering menimbulkan berbagai persoalan seperti kemacetan, ketidakteraturan tata ruang, serta menurunnya kebersihan dan kenyamanan lingkungan pasar. Pemerintah daerah telah menetapkan berbagai regulasi sebagai dasar pelaksanaan penertiban, tetapi realisasinya di lapangan masih menghadapi banyak kendala. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan tersebut. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan mengacu pada model implementasi kebijakan yang menitikberatkan pada aspek komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penertiban belum berjalan secara optimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya koordinasi antarinstansi, terbatasnya fasilitas relokasi yang layak, minimnya sosialisasi kepada pedagang, serta adanya penolakan dari PKL yang khawatir kehilangan sumber penghasilan. Selain itu, konsistensi dalam penegakan aturan juga masih lemah, sehingga banyak pedagang kembali berjualan di area yang dilarang setelah dilakukan penertiban. Dengan demikian, diperlukan upaya perbaikan melalui peningkatan koordinasi, penyediaan fasilitas yang memadai, serta pendekatan yang lebih persuasif dan manusiawi agar kebijakan dapat diterima oleh semua pihak. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus rujukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi penataan PKL yang lebih efektif dan berkelanjutan.