Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Kementerian dan Pemasyarakatan Aceh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh

Penelitian ini mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh melalui pendekatan preventif multidimensi. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, studi ini menemukan bahwa kasus terindikasi TPPO di Aceh meningkat dari 3 kasus pada 2023 menjadi 10 kasus hingga Agustus 2025, yang dipicu oleh faktor kemiskinan, rendahnya literasi migrasi, serta janji gaji tinggi melalui media sosial. Strategi utama penegakan hukum yang dilakukan meliputi verifikasi dokumen perjalanan yang ketat yang berhasil menolak 473 penerbitan paspor potensi TPPO sepanjang 2025, serta pembentukan 21 Desa Binaan Imigrasi dan Tim PORA untuk pengawasan warga negara asing. Meskipun langkah-langkah perlindungan telah diberikan melalui restitusi dan rehabilitasi sesuai standar HAM, implementasinya masih terhambat oleh kurangnya koordinasi antarinstansi, praktik korupsi suap paspor, dan keterbatasan teknologi di wilayah terpencil. Penelitian ini merekomendasikan perlunya transformasi cara kerja menuju prediksi dini dengan mengintegrasikan teknologi biometrik pengenalan wajah dan sidik jari, penguatan koordinasi lintas sektoral, serta kebijakan komprehensif untuk mengatasi akar masalah kemiskinan di perdesaan Aceh guna melindungi calon pekerja migran secara berkelanjutan.