Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Suami Kepada Istri Pasca Perceraian (Studi Putusan No. 389/Pdt.G/2024/MS.Bna)

Dalam praktik peradilan perceraian, hakim sering lebih menitikberatkan pada penentuan sah atau tidaknya perceraian tanpa menguraikan secara jelas kewajiban mantan suami terhadap mantan istri dan anak. Kondisi ini terlihat dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh Nomor 389/Pdt.G/2024/MS.Bna, di mana penggugat mengajukan gugatan cerai yang disertai tuntutan nafkah anak dan pengembalian utang berupa emas. Namun, sebagian tuntutan tersebut dicabut, sehingga putusan yang dihasilkan hanya menetapkan putusnya perkawinan dan hak asuh anak tanpa kejelasan mengenai kewajiban nafkah dan tanggung jawab finansial mantan suami. Hal ini menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum khususnya perempuan dan anak pasca perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim berfokus pada alasan perceraian dengan merujuk pada Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, serta didasarkan pada adanya pelanggaran kewajiban suami dan tidak tercapainya tujuan perkawinan. Hakim juga menetapkan hak asuh anak kepada ibu sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan anak. Namun demikian, kewajiban nafkah anak maupun kewajiban finansial lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena keterbatasan tuntutan yang diajukan oleh penggugat, sehingga tidak tercantum dalam amar putusan. Dalam perspektif hukum Islam, perceraian tidak menghapus seluruh kewajiban, melainkan hanya mengubah bentuk tanggung jawab yang tetap melekat, khususnya terhadap anak. Oleh karena itu, putusan ini telah mencerminkan perlindungan terhadap anak, namun pemenuhan hak-hak pasca perceraian belum terwujud secara konkret dalam putusan.