Implikasi Wanprestasi pada Realisasi Akad Wakalah Bi Al-Ujrah terhadap Nasabah (Studi Kasus Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS. Bna)

Wanprestasi dalam pelaksanaan akad pada perbankan syariah merupakan permasalahan hukum yang dapat merugikan nasabah serta bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Salah satu akad yang banyak digunakan dalam praktik perbankan syariah adalah akad wakalah bi al-ujrah ialah pelimpahan kuasa kepada pihak lain disertai dengan imbalan. Namun, dalam pelaksanaannya tidak jarang terjadi sengketa akibat tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Hal tersebut sebagaimana terjadi dalam sengketa antara PT Bank Aceh Syariah dan nasabah yang diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh melalui Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS. Bna. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis pembuktian dan pertimbangan majelis hakim dalam menilai terjadinya wanprestasi oleh PT Bank Aceh Syariah dalam akad wakalah bi al-ujrah serta untuk mengkaji implikasi hukum dari wanprestaasi tersebut terhadap keberlanjutan perjanjian dan perlindungan hak nasabah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus berdasarkan data putusan, ketentuan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim membuktikan dan menilai terjadinya wanprestasi oleh PT Bank Aceh Syariah melalui pemeriksaan terhadap isi akad wakalah bi al-ujrah, alat bukti surat, serta fakta persidangan yang menunjukkan tidak terpenuhinya kewajiban oleh pihak bank. Penilaian hakim didasarkan pada ketidaksesuaian pelaksanaan akad dengan kesepakatan para pihak, sehingga perbuatan PT Bank Aceh Syariah termasuk dalam unsur wanprestasi. Adapun implikasi hukum dari wanprestasi adalah timbulnya kewajiban bagi PT Bank Aceh Syariah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui pemenuhan prestasi dan pemberian ganti rugi, serta menjadi dasar perlindungan hukum bagi nasabah dalam keberlanjutan perjanjian berdasarkan Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS. Bna.