Implikasi Yuridis Putusan Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaad) Terhadap Pembuktian Wanprestasi Dalam Sengketa Pembiayaan MURABAHAH UMKM (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar’iyah No.19/Pdt.G/2024/Ms.Aceh)

Pembiayaan syariah yang disalurkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) didasarkan pada akad yang menimbulkan hubungan hukum serta kewajiban bagi para pihak. Dalam pelaksanaannya, tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan dapat menimbulkan sengketa hukum berupa wanprestasi. Salah satu sengketa tersebut tercermin dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 19/Pdt.G/2024/MS.Aceh antara BPRS Mustaqim dan nasabah debitur pelaku UMKM. Namun demikian, dalam putusan tersebut majelis hakim tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara wanprestasi, karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima akibat adanya cacat formil dalam pengajuan gugatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fakta persidangan terkait pembuktian wanprestasi nasabah debitur pelaku UMKM terhadap BPRS Mustaqim, menganalisis penilaian hakim terhadap alat bukti yang diajukan oleh penggugat, serta menilai validitas pembuktian wanprestasi dalam gugatan pembiayaan syariah berdasarkan Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 19/Pdt.G/2024/MS.Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi dokumentasi dengan menggunakan putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer, serta peraturan perundang-undangan dan literatur hukum sebagai bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim tidak melakukan penilaian terhadap alat bukti dan unsur-unsur wanprestasi secara materiil karena gugatan penggugat mengandung cacat formil. Akibatnya, pembuktian wanprestasi tidak dapat diuji kebenaran dan validitasnya. Putusan ini menegaskan bahwa pemenuhan syarat formil gugatan merupakan prasyarat utama agar pembuktian wanprestasi dalam pembiayaan syariah dapat diperiksa dan dinilai secara hukum.