Pembuktian Wanprestasi Pada Pembiayaan Bank BSI Cabang Langsa Pada Putusan Hakim No.99/Pdt.G/2023/Ms.Lgs (Studi Terhadap Pemanfaatan Rekening Escrow Untuk Rekening Tagihan di Bank BSI Langsa)

[error in script]

[thumbnail of Wanprestasi, Pembiayaan Syariah, Rekening Escrow] [error in script]
Download (2MB)

Abstract

Sengketa wanprestasi dalam pembiayaan syariah dapat timbul akibat ketidaksesuaian antara mekanisme pembayaran yang dilakukan debitur dan ketentuan yang telah disepakati dalam akad pembiayaan. Salah satu permasalahan tersebut terlihat dalam penggunaan rekening escrow sebagai sarana penyetoran dana oleh nasabah pada pembiayaan Bank Syariah Indonesia Cabang Langsa. Penggunaan rekening escrow yang tidak diatur secara tegas dalam akad pembiayaan menimbulkan persoalan hukum terkait pembuktian wanprestasi, penilaian alat bukti, dan validitas pembayaran, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Syar‟iyah Langsa Nomor 99/Pdt.G/2023/Ms.Lgs. Permasalahan yang dikaji meliputi pembuktian unsur wanprestasi dalam pembiayaan Bank Syariah Indonesia Cabang Langsa, pertimbangan Majelis Hakim terhadap alat bukti yang diajukan para pihak khususnya terkait pemanfaatan rekening escrow, serta validitas pembayaran melalui rekening escrow sebagai pemenuhan kewajiban debitur. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Majelis Hakim membuktikan unsur wanprestasi dengan menjadikan akad pembiayaan sebagai dasar utama penilaian. Pembayaran melalui rekening escrow tidak diakui sebagai pelaksanaan prestasi yang sah karena tidak diperjanjikan dalam akad pembiayaan dan tidak didukung oleh addendum akad maupun restrukturisasi pembiayaan. Alat bukti yang diajukan pihak bank dinilai lebih kuat dan relevan. Penelitian ini menegaskan bahwa pembayaran melalui rekening escrow tidak memiliki validitas hukum sebagai pelunasan kewajiban debitur apabila tidak diatur secara tegas dalam akad pembiayaan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 300 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi) > 330 Economics (Ilmu Ekonomi)
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Hukum Ekonomi Syariah
Depositing User: Nadia Faradisi
Date Deposited: 21 May 2026 04:55
Last Modified: 21 May 2026 04:55
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/57278

Actions (login required)

View Item
View Item