Implementasi Asas Hak Hidup Dan Tumbuh Kembang Anak Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan (Studi Pada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)

Peningkatan permohonan dispensasi perkawinan di Indonesia, termasuk di Aceh, menunjukkan adanya ketegangan antara ketentuan batas usia perkawinan dan realitas sosial masyarakat. Di Aceh, khususnya Kota Banda Aceh, permohonan dispensasi nikah umumnya diajukan bukan karena kehamilan di luar nikah, melainkan untuk menghindari perbuatan zina akibat hubungan pergaulan yang telah berlangsung lama. Kondisi ini menempatkan hakim Mahkamah Syar’iyah pada posisi strategis untuk menyeimbangkan nilai-nilai syariat Islam, hukum positif, serta prinsip perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi asas hak hidup dan tumbuh kembang anak oleh hakim dalam memeriksa dan menetapkan permohonan dispensasi perkawinan di Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui studi terhadap putusan-putusan dispensasi nikah dan wawancara dengan hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim telah menjadikan asas hak hidup dan tumbuh kembang anak sebagai dasar utama dalam pertimbangan putusan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 2 huruf (b). Implementasi asas tersebut tercermin melalui pemeriksaan persidangan yang mendalam, pemberian ruang bagi anak untuk menyampaikan pendapat, serta penilaian kesiapan fisik, mental, dan psikologis anak, termasuk dengan mempertimbangkan rekomendasi dari psikolog atau tenaga medis. Namun demikian, penerapan asas tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menyeimbangkan antara pencegahan perbuatan zina dan perlindungan masa depan anak, serta masih kuatnya pandangan masyarakat bahwa dispensasi nikah merupakan solusi utama atas pergaulan anak. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya konsistensi penerapan asas hak hidup dan tumbuh kembang anak secara substantif agar putusan dispensasi perkawinan benar-benar mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak serta sejalan dengan tujuan perlindungan anak dan Maqashid Al-Syari’ah