Hak Atas Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Menurut Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 Dan Mas’uliyah Al- Daulah Dalam Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Selatan)

Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam konteks Islam, konsep Mas'uliyah al-daulah menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan rakyat melalui kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan umum (mashlahah'ammah). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan empiris yang mengkaji implementasi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak di Kabupaten Aceh Selatan melalui analisis peraturan perundang-undangan, wawancara dengan Dinas Ketenagakerjaan, serta studi terhadap data ketenagakerjaan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai program seperti pelatihan tenaga kerja, pemberdayaan UMKM, dan pengembangan ekonomi lokal, namun belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi pengangguran dan ketimpangan sosial akibat rendahnya diversifikasi sektor ekonomi dan keterbatasan lapangan kerja produktif. Dalam perspektif Mas'uliyah al-Daulah, pelaksanaan tanggung jawab pemerintah Aceh Selatan terhadap pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan sebagaimana diajarkan dalam Islam. Pemerintah daerah perlu memperkuat peran sebagai fasilitator dan pelindung hak rakyat melalui kebijakan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Integrasi antara prinsip Mas'uliyah al-daulah dan amanat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 diharapkan dapat menjadi landasan moral dan yuridis dalam membangun tata kelola ketenagakerjaan yang adil, berdaya saing, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Aceh Selatan.