Kepatuhan Hukum Pengusaha Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Sertifikasi Halal Di Kota Banda Kajian Teori Maqashid Syariah

Kepatuhan hukum pengusaha Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap sertifikasi halal memiliki peran penting dalam menjamin perlindungan konsumen Muslim serta menciptakan kepastian hukum dalam peredaran produk halal. Pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menuntut adanya kesadaran dan kepatuhan hukum dari pelaku usaha. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan rendahnya kepatuhan pengusaha UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal di Kota Banda Aceh, Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis kepatuhan hukum pengusaha UMKM terhadap sertifikasi halal serta mengkaji kepatuhan tersebut menurut teori maqashid syari'ah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pengusaha UMKM di Kota Banda Aceh, observasi lapangan, serta studi dokumentasi dan kepustakaan terhadap peraturan perundang undangan dan literatur yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan tingkat kepatuhan hukum pengusaha UMKM dan membandingkan dengan prinsip-prinsip maqashid syari'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan hukum pengusaha UMKM terhadap sertifikasi halal di Kota Banda Aceh masih belum Compliance. Rendahnya kepatuhan tersebut dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman hukum, keterbatasan informasi, serta anggapan bahwa proses sertifikasi halal memerlukan biaya dan prosedur yang rumit. Ditinjau dari perspektif maqashid syari'ah, sertifikasi halal merupakan upaya perlindungan terhadap agama dan jiwa konsumen. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik kepatuhan hukum yang berjalan dengan nilai-nilai kemaslahatan dalam magashid syari'ah, sehingga berdampak pada belum tercapainya tujuan perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen muslim secara optimal.