Implementasi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 80 Tahun 2021 Dalam Perlindungan Perempuan dan Anak (Studi UPTD PPA)

Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi permasalahan sosial yang memerlukan penanganan serius dari pemerintah. Pemerintah Kota Banda Aceh membentuk UPTD PPA Kota Banda Aceh yang menjalankan pelayanan perlindungan berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 80 Tahun 2021. Penelitian ini mengkaji bagaimana implementasi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 80 Tahun 2021 yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh serta hambatan yang dihadapi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta analisis yuridisnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara dengan tiga informan yang terlibat dalam pelayanan di UPTD PPA Kota Banda Aceh serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 80 Tahun 2021 telah dilaksanakan melalui berbagai tahapan pelayanan, seperti penerimaan pengaduan, asesmen awal, perencanaan intervensi, pendampingan hukum dan psikologis, penyediaan rumah aman, serta monitoring dan evaluasi terhadap korban. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan, keterbatasan sumber daya manusia, serta adanya tekanan sosial yang menyebabkan sebagian korban tidak melanjutkan proses pendampingan. Dengan demikian, disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak di UPTD PPA Kota Banda Aceh pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 80 Tahun 2021, meskipun masih diperlukan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, penguatan sumber daya manusia, serta dukungan sarana dan prasarana agar pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat berjalan lebih optimal.