Analisis Yuridis Terhadap Transparansi Pengelolaan Rahn Dalam Simpan Pinjam Emas di Pegadaian Syariah Kota Banda Aceh Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah

Transparansi dalam pengelolaan rahn pada produk simpan pinjam emas di Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh merupakan bagian penting dari implementasi prinsip syariah, khususnya dalam penyampaian informasi terkait nilai taksiran emas, jumlah pinjaman, besaran ujrah, jangka waktu pembiayaan, pencatatan transaksi, serta penjelasan risiko kepada nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik transparansi pengelolaan rahn serta kesesuaiannya dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dilaksanakan secara bertahap mulai dari sebelum akad, pada saat akad, hingga setelah akad. Informasi disampaikan melalui penjelasan langsung dan media digital seperti aplikasi Tring by Pegadaian, disertai pencatatan transaksi dalam buku tabungan emas dan portofolio digital. Selain itu, nasabah juga diberikan penjelasan mengenai risiko, mekanisme pelelangan, serta masa tenggang sebelum pelelangan. Berdasarkan analisis terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018, praktik pengelolaan rahn secara normatif telah sesuai dengan prinsip transparansi, kejelasan akad, perlindungan nasabah, dan akuntabilitas. Namun, secara substantif masih diperlukan peningkatan pemahaman nasabah agar transparansi berjalan lebih efektif. Dengan demikian, praktik transparansi pengelolaan rahn dalam simpan pinjam emas di Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh secara normatif telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek pemahaman nasabah agar transparansi tersebut tidak hanya bersifat formal, melainkan juga efektif secara substantif.