Kebijakan Pembangunan Pengembangan Program Kotaku di Kota Banda Aceh(Studi Kasus Penanganan Masalah Sanitasi Yang Layak di Gampong Jawa)

Penelitian ini berjudul Kebijakan Pembangunan Pengembangan Program KOTAKU Di Kota Banda Aceh (Studi kasus penanganan masalah sanitasi yang layak di Gampong Jawa). Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah program untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan permukiman kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. berdasarkan observasi awal penulis melihat pelaksanaan KOTAKU di Gampong Jawa belum sepenuhnya terlaksana meskipun sudah berjalan selama 3 tahun. Seperti yang sangat mencolok dapat dilihat dari keberadaan MCK yang dapat diakses warga. Pembangunan di bidang sanitasi Gampong Jawa terlihat masih sangat minim belum lagi permasalahan persampahan yang sangat mengganggu. Tujuan penelitian ini mengetahui kesiapan Pemerintah Gampong dalam pembangunan Pengembangan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) berdasarkan indikator pembangunan sanitasi yang layak di Gampong Jawa dan untuk mengetahui Faktor-faktor yang pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan program KOTAKU berdasarkan indikator pembangunan sanitasi yang layak di Gampong Jawa. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif diskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan kegiatan program, terdapat 4 tahapan kegiatan yang dilakukan dalam program KOTAKU, yaitu: tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta tahap keberlanjutan. Selain itu juga terdapat fasilitasi pembentukan forum kemitraan di tingkat kecamatan. Dengan demikian setiap kagiatan tentu ada faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor pendukung dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) pada Gampong Jawa diantaranya ketersedianya anggaran, adanya kerja sama pemerintah dalam penanganan permukiman kumuh. Sedangkan faktor penghambat dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yaitu kepadatan jumlah penduduk dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh.