Kebijakan Pemanfaatan Sempadan Sungai Berbasis Prinsip Hisbah (Studi Kewenangan Pemerintah Daerah di Krueng Aceh)

Sungai adalah elemen yang sangat penting dalam lingkungan hidup, seperti Krueng Aceh yang memainkan peran kunci sebagai sumber air dan pencegah banjir bagi Kota Banda Aceh serta Kabupaten Aceh Besar. Namun, pertumbuhan populasi yang cepat menyebabkan pemanfaatan lahan di sepanjang tepi sungai melebihi ketentuan tata ruang yang ada. Fokus utama dari penelitian ini adalah memahami bagaimana pemerintah daerah menjalankan kebijakan perizinan untuk pemanfaatan sempadan sungai dan mengevaluasi praktik pemanfaatan lahan tanpa izin di area Krueng Aceh, terutama dari sudut pandang penegakan prinsip Hisbah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis dengan jenis penelitian yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pengumpulan data dilakukan melalui studi regulasi observasi lapangan, serta wawancara mendalam dengan pihak terkait, seperti Balai Wilayah Sungai Sumatera-I dan Geuchik Gampong Rumpet. Analisis informasi dilakukan dengan menggabungkan regulasi hukum positif dan prinsip-prinsip dalam hukum Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, secara regulasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang jelas melalui Qanun Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2023, yang melarang pembangunan permanen di area tepi sungai. Akan tetapi, dalam praktiknya, masih banyak ditemukan pelanggaran berupa pembangunan warung, tempat tinggal, dan peternakan tanpa izin resmi yang berdampak pada fungsi ekologis sungai. Penegakan hukum masih terhambat oleh pertimbangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan yang ada belum mencapai tingkat optimal dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip Hisbah, yang menekankan pentingnya pengawasan preventif untuk mencegah kerusakan lingkungan (fasād fī al-arḍ). Pemerintah daerah perlu menyatukan nilai-nilai Hisbah dalam pengawasan dan pembinaan masyarakat untuk mempertahankan keseimbangan antara penegakan aturan dan kepentingan umum (maṣlaḥah ‘āmmah).