Pemenuhan Hak Anak Yatim dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Banda Aceh dan Aceh Besar)

Anak yatim merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus dalam pemenuhan hak pengasuhan, perwalian, nafkah, dan pendidikan. Dalam hukum Islam, anak yang belum cakap hukum wajib berada di bawah perwalian yang bertanggung jawab, sedangkan dalam hukum nasional masih terdapat perbedaan batas usia anak yang berdampak pada kepastian hukum perwalian. Dalam praktik sosial di Banda Aceh dan Aceh Besar, pemenuhan hak anak yatim lebih banyak dilakukan melalui mekanisme keluarga, masyarakat gampong, dan panti asuhan tanpa penetapan perwalian hukum formal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola pemenuhan hak anak yatim dalam aspek pengasuhan, perwalian, nafkah, dan pendidikan di Banda Aceh dan Aceh Besar dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis peneliatian lapangan dengan pendekatan socio-legal. Lokasi penelitian dilakukan di Banda Aceh dan Aceh Besar dengan unit analisis di tingkat gampong dan panti asuhan. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan anak yatim, wali, pengasuh panti, aparatur gampong, dan tokoh masyarakat, serta data sekunder berupa penelitian-penelitian terdahulu, dan dokumen pendukung. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan temuan lapangan dengan teori hukum keluarga Islam dan teori pemenuhan hak anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak yatim di Banda Aceh dan Aceh Besar memiliki pola yang sama, yaitu berbasis kekeluargaan dan mekanisme sosial, namun berbeda dalam kualitas dukungan. Di Banda Aceh, pemenuhan hak anak yatim relatif lebih terjamin karena dukungan lembaga dan panti asuhan yang lebih memadai. Sementara itu, di Aceh Besar pemenuhan hak anak yatim lebih bersifat adaptif dengan keterbatasan ekonomi. Panti asuhan di kedua wilayah berperan penting dalam menjamin keberlanjutan pengasuhan hingga pendidikan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan perlindungan hukum formal yang bersinergi dengan mekanisme sosial agar pemenuhan hak anak yatim lebih berkelanjutan.