Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mengurangi Tingkat Kekerasan Seksual di Kabupaten Bener Meriah Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mengurangi Tingkat Kekerasan Seksual Di Kabupaten Bener Meriah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya perhatian terhadap kasus kekerasan seksual yang masih menjadi permasalahan serius di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Bener Meriah. Kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada kondisi fisik korban, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang berkepanjangan serta mempengaruhi kehidupan sosial korban. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah daerah, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), dalam upaya pencegahan, penanganan, dan perlindungan terhadap korban. DP3A sebagai lembaga yang memiliki kewenangan di bidang perlindungan perempuan dan anak dituntut untuk mampu menjalankan fungsi strategis melalui berbagai program dan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi dengan melibatkan 4 pihak DP3A serta 2 korban kekerasan seksual dan 2 orang ibu sebagai pendamping anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama: DP3A Kabupaten Bener Meriah menjalankan peran pencegahan kekerasan seksual melalui pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, penguatan koordinasi dan kerja sama lintas sektor dengan berbagai pihak terkait, serta mendorong peran aktif keluarga dan lingkungan masyarakat sebagai langkah awal dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual. Kedua: dalam upaya penanganan kasus kekerasan seksual, DP3A Kabupaten Bener Meriah melaksanakan program dan kebijakan berupa pendampingan psikologis dan bantuan hukum bagi korban, penyediaan rujukan layanan kesehatan, serta menjalin kerja sama dan koordinasi dengan kepolisian dan lembaga layanan terkait untuk memastikan proses penanganan kasus berjalan secara terpadu. Ketiga: Dalam pelaksanaannya, DP3A menghadapi berbagai kendala yang bersumber dari faktor internal dan eksternal. Kendala internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus dalam penanganan kasus kekerasan seksual, serta keterbatasan anggaran yang berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan program pencegahan, pendampingan, dan pemulihan korban. Sementara itu, kendala eksternal terlihat dari masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan seksual, yang dipengaruhi oleh minimnya pemahaman mengenai mekanisme pelaporan.