Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Bagi Pelaku Usaha Menurut Peraturan Wali Kota Banda Aceh No 111 Tahun 2020 (Studi Kasus di Desa Lamdingin Kota Banda Aceh)

Pembatasan penggunaan kantong plastik bagi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 merupakan kebijakan pemerintah daerah dalam upaya pengendalian sampah plastik. Namun, dalam praktiknya di Desa Lamdingin Kota Banda Aceh, pelaksanaan pembatasan tersebut belum berjalan secara optimal dan konsisten. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelaksanaan pembatasan penggunaan kantong plastik oleh pelaku usaha serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus dan pendekatan perundang-undangan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pelaku usaha,serta Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh, dan didukung studi kepustakaan terhadap peraturan perundangundangan serta literatur yang relevan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembatasan dilakukan dalam beberapa bentuk, antara lain pengurangan pemberian kantong plastik dalam setiap transaksi, pembatasan penggunaan untuk jenis barang tertentu, penggunaan ulang kantong plastik yang masih layak, serta imbauan kepada konsumen untuk membawa tas belanja sendiri. Pada gerai ritel modern seperti Alfamart, penerapan dilakukan melalui kebijakan kantong plastik berbayar sebagai bentuk pengendalian penggunaan. Meskipun demikian, kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif dalam menekan penggunaan plastik karena masih tingginya permintaan konsumen dan belum meratanya kepatuhan pelaku usaha lainnya. Selain itu, kebiasaan lama pelaku usaha, pertimbangan ekonomi, karakteristik barang dagangan, keterbatasan alternatif kemasan ramah lingkungan, serta lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi turut menyebabkan pelaksanaan pembatasan penggunaan kantong plastik di Desa Lamdingin masih kurang optimal.