Analisis Pertimbangan Hukum dalam Penolakan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Gugatan Mahkamah Syar’iyah Meulaboh Aceh Barat No. 54/Pdt.G/2024/Ms.Mbo)

Pembatalan perkawinan adalah upaya hukum yang digunakan untuk membatalkan perkawinan yang sejak awal memiliki kelemahan hukum. Dalam praktik Mahkamah Syar’iyah, proses pembatalan perkawinan sering menghadapi masalah hukum. Salah satu masalah tersebut terlihat dari putusan Mahkamah Syar’iyah Meulaboh Nomor 54/Pdt.G/2024/Ms.Mbo, di mana permohonan pembatalan perkawinan ditolak karena gangguan kejiwaan calon istri tidak disebutkan sebagai alasan pembatalan dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini pertama, bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak permohonan pembatalan perkawinan dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Meulaboh No. 54/Pdt.G/2024/Ms.Mbo. Kedua, bagaimana persepektif hukum Islam dan hukum positif dalam pertimbangan hukum hakim terhadap penolakan pembatalan perkawinan dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Meulaboh No.54/Pdt.G/2024/Ms.Mbo. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 71 KHI demi menjaga kepastian hukum. Dalam perspektif hukum Islam, pertimbangan hakim belum sepenuhnya mencerminkan prinsip syarat akal (‘aql), tujuan perkawinan (maqāṣid al-syarī‘ah), dan prinsip hukum Islam lainnya, selain itu dalam perspektif hukum positif, putusan hakim juga belum sepenuhnya mempertimbangkan ketentuan lain dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan KHI lainnya.