Analisis Kebijakan Pemenuhan Hak Disabilitas Dalam Aksesibilitas Pendidikan Di Kota Banda Aceh

Penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi keterbatasan besar dalam mengakses pendidikan formal. Di Provinsi Aceh, tercatat 18.680 penyandang disabilitas, namun sebagian besar hanya mampu menyelesaikan pendidikan tingkat dasar. Kota Banda Aceh memiliki 8 Sekolah Luar Biasa (SLB), namun penyelenggaraannya masih terkendala keterbatasan tenaga pendidik berkompetensi khusus dan sarana prasarana yang belum memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemenuhan hak disabilitas dalam aksesibilitas pendidikan di Kota Banda Aceh. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus multicase dengan pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Analisis mengacu pada kerangka teori Romane Viennet dan Beatriz Pont yang mencakup tiga dimensi: Smart Policy Design, Inclusive Stakeholder Engagement, dan Conducive Environment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemenuhan hak disabilitas dalam aksesibilitas pendidikan di Kota Banda Aceh secara umum telah berjalan, namun belum optimal. Visi kebijakan sudah jelas dan didukung regulasi yang memadai, namun kesiapan sumber daya di lapangan masih terbatas, terutama akibat terhentinya pelatihan guru PLB. Koordinasi antarlembaga telah terbentuk, tetapi komunikasi masih bersifat satu arah dan keterlibatan pemangku kepentingan eksternal belum menyentuh proses perumusan kebijakan. Selain itu, meskipun keselarasan regulasi dari pusat hingga satuan pendidikan telah terbentuk secara normatif, implementasinya masih tertinggal, yang paling nyata terlihat dari belum terbentuknya Unit Layanan Disabilitas sebagaimana diamanatkan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2025.