Kontroversi Qanun Bendera Aceh: Analisis Pandangan Akademisi Tentang Qanun Bendera Aceh Sebagai Identitas Daerah

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh kian memicu perdebatan politik dan sosial, terutama terkait simbolisme bendera Aceh sebagai bagian dari identitas daerah dan otonom. Pengaruh bendera provinsi Aceh terhadap identitas daerah menimbulkan Kontroversi mengenai Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh yang menjadi perdebatan politik dan sosial. Penelitian ini bertujuan menjelaskan pengaruh bendera provinsi Aceh terhadap identitas daerah, serta menjelaskan pandangan para akademisi terhadap bendera dan lambang provinsi Aceh sebagai suatu identitas daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Informan dalam penelitian ini meliputi akademisi memiliki pemahaman terkait isu ini. Teori yang digunakan meliputi Teori Identitas Sosial, Teori Politik Identitas, dan Teori Otonomi Daerah, yang membantu menjelaskan bagaimana simbol seperti bendera Aceh memainkan peran dalam penguatan identitas kolektif dan politik di Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amanah MoU Atau Isi dari Amanah MoU pada No.115 Dimana Aceh Dapat Mengadopsi simbol-simbol daerah seperti bendera, lambang, dan himne, Asalkan Tidak Bertentangan dengan Konstitusi Indonesia, Qanun Aceh No.3 Tahun 2013 Menuai kontroversi atau bisa di katakana Pemerintah Indonesia Menilai Qanun Aceh No.3 Tahun 2013 ini Bertentangan Dengan PP No.77 Tahun 2007.