Tanggapan Korban Dan Masyarakat Terhadap Pembangunan Living Park Di Bekas Situs Sejarah Rumoh Geudong (Analisis Kajian Politik Memori)

Rumoh Geudong merupakan salah satu situs sejarah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat pada masa konflik Aceh, yang meninggalkan trauma mendalam bagi korban dan masyarakat. ahun 2024, pemerintah meresmikan pembangunan Memorial Living Park di bekas lokasi Rumoh Geudong sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian non-yudisial dan upaya rekonsiliasi. Namun, pembangunan ini memunculkan beragam tanggapan dan kontroversi, khususnya terkait pelestarian memori kolektif dan pengakuan terhadap pengalaman korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggapan korban dan masyarakat terhadap pembangunan Living Park di bekas situs sejarah Rumoh Geudong serta mengkaji dampaknya terhadap politik memori dan pelestarian memori kolektif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur, observasi non-partisipan, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas korban dan keluarga korban serta masyarakat . Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kerangka analisis penelitian ini menggunakan teori trauma budaya Jeffrey C. Alexander dan teori politik memori Paul Ricoeur, khususnya konsep organized forgetting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban dan keluarga korban pada umumnya merespons pembangunan Living Park dengan perasaan kecewa, kehilangan, dan penolakan, karena proyek tersebut dipersepsikan mengabaikan trauma, menghilangkan bangunan asli sebagai bukti sejarah, serta minim melibatkan korban dalam proses perencanaan. Sementara itu, tanggapan masyarakat cenderung beragam, mulai dari menerima pembangunan sebagai ruang publik hingga mengkhawatirkan potensi pengaburan sejarah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembangunan Living Park belum sepenuhnya mampu menjadi ruang memorial yang berkeadilan secara simbolik, karena masih terdapat ketegangan antara narasi resmi negara dan memori korban.