Analisis Yuridis Terhadap Penarikan Objek Jaminan Fidusia oleh Lembaga Pembiayaan Syariah Menurut Konsep Rahn dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 (Studi Kasus Putusan Nomor 395/Pdt.G/2024/Ms. Bna)

Penarikan objek jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan kerap menimbulkan persoalan hukum, khususnya ketika dilakukan secara sepihak tanpa memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh hukum positif dan prinsip keadilan syariah. Hal ini menjadi semakin kompleks apabila praktik tersebut dilakukan oleh lembaga pembiayaan berbasis syariah yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, amanah, dan perlindungan terhadap para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam Putusan Nomor 395/Pdt.G/2024/MS.Bna, mengkaji alasan hukum gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, serta menelaah praktik penarikan objek jaminan fidusia secara sepihak ditinjau dari konsep rahn dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif melalui studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh menitikberatkan pertimbangan pada aspek kompetensi absolut peradilan, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa memeriksa substansi dugaan pelanggaran prosedur eksekusi fidusia. Sikap hakim ini mengabaikan asas ius curia novit dan kewajiban rechtvinding terutama dalam posisi hubungan hukum penggugat dengan PT ACC Syariah yang seharusnya menjadi sengketa ekonomi syariah dan merupakan kewenangan dari Mahkamah Syar’iyah serta telah terjadinya penarikan objek jaminan secara sepihak yang secara jelas bertentangan dengan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan akad rahn