Penetapan Hak Waris Kalalah: Ibn Akh Shaqiq dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Skripsi ini menganalisis penetapan hak waris ibn akh shaqiq (keponakan laki-laki kandung) dalam kasus kalalah pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 427/Pdt.G/2024 /MS.Jth Permasalahan utama adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan hak waris ibn akh shaqiq dan bagaimana kedudukan hukumnya menurut fiqh mawaris serta Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menempatkan ibn akh shaqiq sebagai ahli waris ashabah bi nafsi (langsung) dengan bagian 1/4, bukan sebagai ahli waris pengganti berdasarkan Pasal 185 KHI. Namun, terdapat deviasi prosedural karena putusan tidak mencantumkan dasar hukum secara eksplisit sebagaimana diwajibkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Kedudukan ibn akh shaqiq menurut fiqh mawaris adalah sebagai ashabah langsung, sementara menurut KHI dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, ia tetap berkedudukan sebagai ahli waris langsung karena mekanisme penggantian hanya sampai derajat cucu. Penelitian ini merekomendasikan agar hakim mencantumkan dasar hukum secara eksplisit dalam putusan dan perlunya revisi Pasal 185 KHI untuk memberikan kepastian hukum.