Perlindungan Hukum Pada Transaksi Gadai Motor Secara Bearantai Menurut Akad Rahn (Studi Kasus Di Kecamatan Darussalam Aceh Besar)

Praktik gadai motor secara berantai merupakan fenomena yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya di Kecamatan Darussalam Aceh Besar, yang umumnya dilakukan secara informal tanpa perjanjian tertulis dan tanpa kejelasan status kepemilikan barang. Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hukum, seperti ketidakpastian kepemilikan, risiko sengketa, serta kerugian bagi para pihak yang terlibat, dan dalam banyak kasus tidak sesuai dengan prinsip akad rahn dalam fiqh muamalah. Penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan, yaitu bagaimana perlindungan hukum dalam praktik gadai motor secara berantai di Kecamatan Darussalam, bagaimana implikasi hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam praktik tersebut, serta bagaimana kesesuaian praktik gadai motor secara berantai ditinjau menurut akad rahn dalam fiqh muamalah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai praktik gadai motor berantai di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai motor secara berantai di Kecamatan Darussalam sebagian besar dilakukan tanpa kejelasan akad, tanpa verifikasi kepemilikan yang sah, serta adanya penggadaian ulang oleh penerima gadai tanpa izin dari pemilik asli. Hal ini menyebabkan perlindungan hukum terhadap para pihak belum berjalan secara optimal, menimbulkan ketidakpastian terhadap status barang jaminan, serta berpotensi menimbulkan sengketa perdata maupun pidana. Selain itu, praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip akad rahn dalam fiqh muamalah karena mengandung unsur ketidakjelasan (gharar) dan pelanggaran terhadap hak kepemilikan, di mana penerima gadai tidak memiliki hak untuk mengalihkan barang tanpa persetujuan pemilik.