Analisis Implentasi Akad Murabahah dan Rahn Pada Praktik Jual Beli Emas Tidak Tunai di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh (Tinjauan Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No 77/2010)

Perkembangan produk keuangan syariah mendorong munculnya praktik jual beli emas secara tidak tunai di lembaga keuangan, yang dalam fiqh muamalah masih menimbulkan perbedaan pendapat terkait keabsahannya. Fatwa DSN-MUI No. 77 Tahun 2010 hadir sebagai landasan normatif yang membolehkan praktik tersebut dengan syarat tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan jual beli emas secara tidak tunai di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan fatwa tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Pegadaian Syariah Cabang banda Aceh dan nasabah, sedangkan data sekunder diperoleh dari Fatwa DSN-MUI, literatur dan jurnal terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka, dengan analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme jual beli emas tidak tunai dilakukan melalui tahapan pengajuan, penetapan harga di awal akad, pembayaran uang muka, sistem angsuran tetap, serta penerapan akad murabahah dan rahn, di mana emas dijadikan jaminan hingga pelunasan. Praktik ini juga melibatkan komponen biaya seperti margin dan ujrah yang disepakati di awal. Selanjutnya, dari aspek kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI No. 77 Tahun 2010, praktik jual beli emas di Pegadaian Syatiah cabang Banda Aceh secara umum telah memenuhi ketentuan syariah, seperti kejelasan harga, tidak adanya perubahan angsuran, serta penggunaan jaminan yang tidak dialihkan kepemilikannya. Meski demikian, masih diperlukan penguatan pemahaman masyarakat atau nasabah terkait mekanisme dan akad yang digunakan, agar transaksi tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga benar-benar mencerminkan prinsip kerelaan para pihak (an taradhin minkum), transparansi, dan kemaslahatan dalam fiqh muamalah.