Analisis Kebijakan Pemerintah Aceh dalam Pengembangan Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam

Aceh sebagai daerah dengan kekhususan otonomi dan penerapan syariat Islam memiliki mandat yuridis yang kuat untuk mengembangkan pendidikan agama Islam secara substantif. Dalam konteks tersebut, guru Pendidikan Agama Islam (PAI) memegang peran strategis bukan hanya sebagai pendidik formal, tetapi juga sebagai agen pembinaan moral, keagamaan, dan identitas keacehan. Namun demikian, pengembangan profesionalisme guru PAI di Aceh hingga kini masih menunjukkan ketegangan antara kekuatan regulasi normatif dan lemahnya desain kebijakan yang kontekstual. Rumusan masalah penelitian ini yaitu: (1) bagaimana pengembangan profesionalisme guru PAI dalam kebijakan Pemerintah Aceh, (2) bagaimana bentuk dan implementasi kebijakan tersebut, serta (3) apa saja tantangan dan solusi dalam pengembangan profesionalisme guru PAI di Aceh. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan inkuiri alamiah. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan berbagai informan yang merepresentasikan aktor kebijakan dan pelaksana di lapangan, yaitu akademisi dan praktisi pendidikan Islam, Dinas Pendidikan Aceh, Majelis Pendidikan Aceh (MPA), DPRA Komisi IV bidang pendidikan, Biro Hukum Pemerintah Aceh, BPSDM Aceh, lembaga sertifikasi guru PAI, kelompok kerja pengawas (Pokjawas) PAI Provinsi Aceh, asosiasi guru PAI Aceh, serta guru PAI SMA di bawah Dinas Pendidikan Aceh. Analisis data dilakukan secara induktif-konseptual dengan dialog kritis antara temuan empiris dan teori kebijakan publik. Selain itu, aspek regulasi dianalisis menggunakan pendekatan hermeneutik normatif untuk memperoleh pemaknaan substantif terhadap teks kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, secara regulatif Pemerintah Aceh telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui UUPA dan Qanun Aceh, namun regulasi tersebut belum secara eksplisit merumuskan konsep profesionalisme guru PAI yang berbasis kekhususan Aceh. Kedua, implementasi kebijakan pengembangan profesionalisme guru PAI lebih berorientasi pada aspek administratif dan nasionalistik, seperti sertifikasi, Pendidikan Profesi Guru (PPG), dan pelatihan kompetensi umum, sementara dimensi religius, kultural, dan syariat Islam belum terintegrasi secara sistematis. Ketiga, tantangan utama meliputi lemahnya sinergi antar-lembaga, belum adanya desain kebijakan khusus guru PAI Aceh, serta keterbatasan pengarusutamaan nilai keislaman dalam instrumen penilaian profesionalisme. Solusi yang ditawarkan adalah penguatan koordinasi kebijakan, reformulasi regulasi berbasis kekhususan Aceh, dan pengembangan model profesionalisme guru PAI yang substantif-religius. Penelitian ini berkontribusi pada pengayaan kajian kebijakan pendidikan Islam dan menawarkan model konseptual pengembangan profesionalisme guru PAI yang kontekstual dengan kekhususan Aceh