Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pedoman Sema Nomor 10 Tahun 2020 (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Blangpidie Nomor 2/Jn/2021/Ms.Bpd)

Meningkatnya jumlah kasus pelecehan seksual terhadap anak di Aceh, dari 571 kasus pada tahun 2022 menjadi 634 kasus pada tahun 2023, menandakan perlunya evaluasi terhadap praktik penjatuhan hukuman dalam kerangka hukum jinayat yang berlaku khususnya di provinsi ini. Masalah yang muncul adalah adanya ketidaksesuaian antara pedoman SEMA Nomor 10 Tahun 2020 yang mengharuskan hakim untuk menjatuhkan hukuman penjara terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak, dengan praktik putusan di lapangan yang masih cenderung menerapkan hukuman cambuk. Terdapat dua rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Blangpidie Nomor 2/JN/2021/MS.Bpd menurut teori tujuan pemidanaan, dan bagaimana penjatuhan hukuman dalam putusan tersebut dinilai berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim, secara yuridis formal, telah memenuhi unsur-unsur Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Namun, pemilihan hukuman cambuk sebanyak 36 kali, yang hanya 40% dari ancaman maksimal, dan dapat berkurang dengan masa tahanan, tidak mencerminkan proporsionalitas retributif serta fungsi pencegahan dan perlindungan masyarakat. Hakim mengabaikan faktor pelanggaran kepercayaan (terdakwa adalah sopir yang dipercaya oleh keluarga korban), tidak memerintahkan rehabilitasi psikososial, serta tidak mempertimbangkan restitusi bagi korban anak yang berusia 17 tahun dan mengalami trauma berat. Ditinjau dari SEMA Nomor 10 Tahun 2020, putusan tersebut belum memenuhi pedoman yang secara jelas mengharuskan penjatuhan hukuman penjara demi menjamin perlindungan anak.