Kewajiban Nafkah Ayah terhadap Anak Luar Nikah: Studi Komparatif Hukum Indonesia, Qanun Aceh, dan Fiqh Kontemporer

Artikel ini mengkaji konstruksi kewajiban ayah dalam memberikan nafkah kepada anak luar nikah menurut hukum Indonesia, Qanun Aceh, dan fiqh kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan persamaan dan perbedaan ketiga sistem hukum tersebut serta merumuskan pendekatan hukum yang lebih responsif terhadap perlindungan anak tanpa menyamakan kewajiban nafkah dengan pengakuan nasab. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum yang digunakan meliputi UUD 1945, Undang-Undang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Qanun Aceh tentang Hukum Keluarga, Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012, serta literatur fiqh klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Indonesia mengakui hubungan perdata anak luar nikah dengan ayah biologis berdasarkan pembuktian ilmiah sehingga menimbulkan kewajiban nafkah. Sebaliknya, Qanun Aceh tetap mempertahankan pandangan fiqh klasik yang menolak pengakuan nasab dan kewajiban nafkah dari ayah biologis. Fiqh kontemporer menawarkan jalan tengah dengan membolehkan pembebanan nafkah melalui mekanisme ta’zīr oleh negara tanpa mengakui nasab. Artikel ini berpendapat bahwa model nafkah berbasis ta’zīr merupakan konstruksi yang lebih seimbang antara perlindungan anak dan pemeliharaan prinsip syariat.