ANALISIS HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI PRINSIP PRUDENTIAL PADA PEMBIAYAAN BERMASALAH KREDIT USAHA RAKYAT (STUDI PADA PT.BANK SYARIAH INDONESIA KCP KEUTAPANG ACEH BESAR

Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian (prudential) melalui analisis 5C pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) syariah di PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Keutapang Aceh Besar. Tujuan penelitian adalah menilai kesesuaian implementasi 5C dengan regulasi perbankan syariah, mengkaji status hukum hasil analisis 5C, dan menelaah mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan sumber data dari wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan yang melibatkan pihak manajemen bank dan nasabah pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) di BSI KCP Keutapang sudah sesuai dengan regulasi perbankan syariah, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Analisis 5C memiliki kedudukan hukum sebagai instrumen penting dalam penerapan prinsip prudential untuk menilai kelayakan nasabah dan mengurangi risiko pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF). Pembiayaan bermasalah diatasi melalui upaya restrukturisasi, penjadwalan ulang, dan langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Implementasi prinsip prudential melalui analisis 5C di BSI KCP Keutapang cukup efektif dalam menjaga kualitas pembiayaan dan melindungi kepentingan bank. Namun, masih diperlukan peningkatan pengawasan dan evaluasi agar risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir secara optimal. Dengan demikian, analisis 5C terbukti menjadi alat penting dalam manajemen risiko perbankan syariah.