Analisis Jaminan Hak Bagi Pers Berdasarkan Undang Undang 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Implementasinya Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah

Kemerdekaan pers merupakan salah satu pilar demokrasi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun, dalam praktiknya masih terjadi kekerasan, intimidasi, kriminalisasi terhadap jurnalis, serta penggunaan ketentuan pidana di luar Undang-Undang Pers sehingga perlindungan terhadap kebebasan pers belum optimal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara jaminan hukum yang diberikan secara normatif dengan implementasinya dalam praktik penyelenggaraan kebebasan pers di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis jaminan hak bagi pers dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, implementasinya di Indonesia, serta tinjauannya menurut fiqh siyasah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 telah memberikan jaminan hukum terhadap kemerdekaan pers melalui perlindungan kebebasan pers, wartawan, larangan penyensoran dan pembredelan, serta penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers sebagai mekanisme lex specialis. Namun, implementasinya belum optimal akibat kriminalisasi jurnalis, penggunaan ketentuan pidana di luar Undang-Undang Pers, tekanan politik dan ekonomi, serta rendahnya pemahaman aparat penegak hukum. Berdasarkan fiqh siyasah, kebebasan pers merupakan sarana menegakkan kebenaran, keadilan, dan kemaslahatan umum yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, sehingga diperlukan sinergi antara hukum positif dan prinsip fiqh siyasah dalam mewujudkan perlindungan pers yang adil, memberikan kepastian hukum, serta mendukung terciptanya kehidupan demokrasi yang sehat.