Transparansi Dalam Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi: Kajian Sulthah Tanfidziyah Terhadap Peran BPBD Pidie Jaya

Putroe shifa muharrami, 220105028 (2026) Transparansi Dalam Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi: Kajian Sulthah Tanfidziyah Terhadap Peran BPBD Pidie Jaya. Islamic Law: Jurnal Siyasah, 11 (02). pp. 1-16. ISSN 2746-7510 (Submitted)

[thumbnail of Transparansi, Bencana Hidrometeorologi, BPBD Sulthah Tanfidziyah] Text (Transparansi, Bencana Hidrometeorologi, BPBD Sulthah Tanfidziyah)
LoA dan Artikel.pdf - Submitted Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (955kB)

Abstract

Penelitian ini membahas transparansi dalam penanggulangan bencana Hidrometeorologi di Pidie Jaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta perspektif sulthah tanfidziyah yangmenekankan kewajiban pemerintah dalam menyampaikan informasi secara akurat dan terbuka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi pemerintah, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie Jaya dalam penanggulangan banjir pascabencana, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi BPBD Pidie Jaya dalam penanggulangan banjir, serta menganalisis transparansi penanggulangan banjir oleh BPBD Pidie Jaya dalam perspektif Sulthah Tanfidziyah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber, yaitu sumber data primer dan sekunder. Teknik analisis data pada penelitian dengan reduksi, disajikan secara sistematis dalam bentuk narasi dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya selama ini BPBD masih kurang transparan terkait dengan penanggulangan bencana, terutama dalam penyampaian informasi terkait evakuasi, distribusi bantuan, dan penanganan pascabencana. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai tantangan, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, kondisi peralatan yang kurang memadai, keterbatasan personel, serta akses menuju lokasi bencana. Dalam perspektif sulthah tanfidziyah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip amanah, keterbukaan, akuntabilitas, dan kemaslahatan belum diterapkan secara optimal. Oleh karena itu, BPBD Pidie Jaya perlu meningkatkan keterbukaan dan komunikasi informasi kepada masyarakat, melibatkan tokoh masyarakat dan relawan dalam proses penanggulangan bencana, serta meningkatkan sarana, prasarana, dan pelatihan bagi personel BPBD.

Item Type: Article
Subjects: 300 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi) > 360 Social Problems and Services (Permasalahan dan Kesejahteraan Sosial) > 363 Masalah dan pelayanan sosial lainnya
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Hukum Tata Negara
Depositing User: Putroe Shifa Muharrami
Date Deposited: 21 Aug 2026 02:10
Last Modified: 21 Aug 2026 02:56
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/59331

Actions (login required)

View Item
View Item