Izin Gubernur Aceh dalam Penahanan Anggota Aktif DPRK Aceh Besar Ditinjau dari Asas Equality Before The Law

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) mengatur persetujuan tertulis Gubernur Aceh sebagai syarat pelaksanaan penahanan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK). Ketentuan wajib tunggu selama 60 hari ini menimbulkan persoalan dalam penegakan hukum pidana karena berpotensi menghambat efektivitas proses hukum dan memicu perdebatan terkait prinsip equality before the law, seperti pada kasus penahanan anggota aktif DPRK Aceh Besar berinisial WN dalam perkara korupsi. Penelitian ini bertujuan mengetahui ketentuan izin Gubernur Aceh dan prosedur penahanan anggota DPRK Aceh Besar menurut UUPA, untuk mengetahui prosedur dan proses dikeluarkannya izin tersebut, serta menganalisis asas equality before the law terhadap keberadaan izin Gubernur Aceh dalam proses penahanan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Data diperoleh melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme izin administratif ini menciptakan ketimpangan perlakuan hukum. Dalam perkara yang sama, lima tersangka non legislatif dapat langsung ditahan, sedangkan penahanan tersangka WN tertunda akibat proses izin administratif sehingga melemahkan efektivitas daya paksa KUHAP. Prosedur izin yang memakan waktu lama ini secara substantif menghambat penegakan hukum yang berkeadilan dan setara sesuai asas equality before the law. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi Pasal 29 UUPA guna membatasi syarat izin administratif pada tindak pidana yang berkaitan langsung dengan fungsi legislasi. Untuk tindak pidana khusus seperti korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, atau operasi tangkap tangan (OTT), syarat izin Gubernur Aceh harus dikecualikan sepenuhnya agar proses hukum berjalan tanpa terhalang birokrasi, sehingga kepastian hukum dan asas equality before the law tetap ditegakkan secara seimbang.