Pemenuhan Hak Remisi Narapidana Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Lapas Kelas II A Banda Aceh)

Remisi merupakan pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana sebagai bentuk penghargaan atas perilaku baik dan keikutsertaan dalam program pembinaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak remisi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh serta menganalisis tinjauan hukum pidana Islam terhadap pemenuhan hak remisi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan petugas Lapas dan narapidana, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak remisi di Lapas Kelas II A Banda Aceh telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui sistem online STP Dikjen Pras dengan tahapan pengusulan berkas, verifikasi berjenjang, hingga persetujuan Menteri. Syarat yang harus dipenuhi meliputi syarat administratif dan syarat substantif. Faktor pendukung utama adalah kelakuan baik narapidana dan kelengkapan administrasi, sedangkan hambatan yang dihadapi meliputi gangguan server, keterlambatan berkas dari instansi lain, dan pelanggaran disiplin narapidana. Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positir menunjukkan bahwa pemberian remisi di Lapas Kelas II A Banda Aceh sejalan dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam seperti konsep ta'zir, taubat, islah (perbaikan diri), dan maslahah. Meskipun istilah remisi tidak dikenal secara eksplisit dalam hukum Islam, konsep pengampunan dan keringanan hukuman memiliki kesamaan esensial dengan remisi. Pemberian remisi juga mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi serta mengintegrasikan pembinaan keagamaan sebagai indikator penilaian kelayakan remisi. Dengan demikian, remisi dapat dipahami sebagai bentuk takhfīf al-'uqubah (peringanan hukuman) yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk memperbaiki diri