Implementasi Reparasi Korban Pelanggaran HAM Melalui Pendekatan Keadilan Transisi: Studi Kasus Jambo Keupok, Kabupaten Aceh Selatan

Tragedi pelanggaran HAM berat di Jambo Keupok, Kabupaten Aceh Selatan, adalah salah satu peristiwa kemanusian pada masa konflik Aceh yang berdampak luas pada aspek sosial, ekonomi, dan psikologis korban beserta keluarganya. Setelah perdamaian di Aceh, berbagai bentuk mekanisme reparasi memang sudah dibentuk. Namun dalam praktiknya, pemenuhan hak korban belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan transisi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi reparasi bagi korban pelanggaran HAM di Jambo Keupok melalui pendekatan keadilan transisi, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap korban pelanggaran HAM, KKR Aceh, BRA, KontraS Aceh, dan masyarakat saksi sejarah. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi reparasi belum berjalan secara optimal. Dari lima indikator reparasi dalam keadilan transisi, restitusi dan kompensasi merupakan indikator yang paling maksimal diwujudkan. Karena korban telah menerima bantuan pembangunan rumah dan dana diyat, meskipun belum memadai. Sebaliknya, rehabilitasi menjadi indikator yang paling minim terlaksana. Karena pemulihan psikologis, kesehatan, dan pendampingan sosial masih sangat terbatas. Pemulihan simbolik belum sepenuhnya menjawab kebutuhan korban atas pengakuan, kebenaran dan pemulihan martabat. Sedangkan jaminan ketidakberulangan masih terkendala oleh penyelesaian hukum dan reformasi kelembagaan. Implementasi reparasi mendapat dukungan dari dasar hukum pasca-konflik, peran KKR Aceh dan BRA, keterlibatan masyarakat sipil, partisipasi korban, dan pemberitaan media. Namun prosesnya terhambat oleh belum memadainya regulasi nasional, lemahnya kemauan politik, keterbatasan anggaran, dan lemahnya koordinasi antarlembaga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reparasi saat ini masih bersifat bantuan jangka pendek. Oleh karena itu diperlukan kebijakan reparasi yang lebih menyeluruh, berkelanjutan, dan berpusat pada pemulihan hak korban.