Peran Lembaga Sarak Opat dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Kampung Kung, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah

Lembaga Sarak Opat berfungsi sebagai pilar utama tata kelola sosial, adat, dan keagamaan dalam masyarakat Gayo. Lembaga ini bergerak melalui kolaborasi antara Reje, Imem, Petue, dan Rakyat Genap Mufakat, termasuk dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Eksistensi Sarak Opat diakui secara resmi dalam Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2015 dan Qanun Provinsi Aceh Nomor 10 do Tahun 2002. Di sisi lain, negara juga telah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang mengategorikan KDRT sebagai tindak pidana dan menekankan perlindungan hukum bagi korban. Namun, pada praktiknya, kasus KDRT masih terus terjadi di Kampung Kung, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian mengenai: (1) peran dan mekanisme yang diterapkan oleh lembaga Sarak Opat dalam menyelesaikan kasus KDRT; (2) penyelesaian kasus KDRT berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; dan (3) perbandingan antara kedua sistem hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian yuridis-empiris. Analisis data dilakukan dengan membandingkan mekanisme, kewenangan, dan hasil penyelesaian kasus KDRT di dalam kedua kerangka hukum tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Sarak Opat memprioritaskan musyawarah dan rekonsiliasi untuk menjaga keharmonisan keluarga serta ketertiban sosial, namun memiliki kewenangan yuridis yang terbatas dalam menangani kasus KDRT yang berat. Sebaliknya, hukum positif memberikan kepastian hukum dan perlindungan korban, tetapi cenderung mengabaikan dimensi sosial dan budaya masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian kasus KDRT memerlukan sinergi antara hukum adat dan hukum positif guna mencapai keadilan, perlindungan korban, dan keselarasan sosial.