Analisis Komparatif Konsep Miskin Menurut World Bank Dan Fikih Islam Serta Implikasinya Dalam Hak Konstitusional

Nailul Amal, 221009017 (2026) Analisis Komparatif Konsep Miskin Menurut World Bank Dan Fikih Islam Serta Implikasinya Dalam Hak Konstitusional. Tesis thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

[thumbnail of Analisis Komparatif Konsep Miskin Menurut World Bank Dan Fikih Islam Serta Implikasinya Dalam Hak Konstitusional] Text (Analisis Komparatif Konsep Miskin Menurut World Bank Dan Fikih Islam Serta Implikasinya Dalam Hak Konstitusional)
TESIS_NAILUL AMAL_221009017(1).pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan konseptual antara standar kemiskinan yang dirumuskan oleh World Bank dan konsep fakir serta miskin dalam fikih Islam, yang berimplikasi pada pemenuhan hak warga negara dan kewajiban negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian konsep kemiskinan menurut World Bank dengan konsep fakir dan miskin dalam fikih Islam, mengkaji pengaruh perbedaan konsep tersebut terhadap pemenuhan hak warga negara yang dikategorikan miskin, serta menelaah implikasinya terhadap kewajiban negara dalam menjamin hak fakir dan miskin. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan konseptual, komparatif, dan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kemiskinan World Bank tidak sepenuhnya sejalan dengan konsep fakir dan miskin dalam fikih Islam. World Bank menitikberatkan pengukuran kemiskinan pada garis kemiskinan moneter, sedangkan fikih Islam menggunakan ukuran had al-kifāyah yang menekankan kecukupan riil untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak dan bermartabat. Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap penentuan subjek penerima perlindungan sosial, kualitas pemenuhan hak warga negara, dan luas kewajiban negara. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya redefinisi garis kemiskinan nasional secara lebih substantif, kontekstual, dan selaras dengan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 serta prinsip keadilan dalam fikih Islam.

Item Type: Thesis (Tesis)
Subjects: 200 Religion (Agama) > 2X0 Islam > 2X4 Fiqih > 2X4.2 Mu'amalat
Divisions: Program Pascasarjana > S2 Ilmu Agama Islam
Depositing User: Nailul Amal
Date Deposited: 27 Aug 2026 03:45
Last Modified: 27 Aug 2026 03:45
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/59550

Actions (login required)

View Item
View Item