Penerapan Syariat Islam di Aceh: Studi Komparatif antara Masa Sultan Iskandar Muda dan Masa Otonomi Khusus

Syariat Islam di Aceh bukanlah produk kebijakan yang lahir pada era Otonomi Khusus, melainkan bagian dari tradisi ketatanegaraan yang telah berkembang sejak masa Kesultanan Aceh Darussalam. Perjalanan historis tersebut kemudian memperoleh legitimasi konstitusional melalui pemberian kewenangan khusus kepada Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perbedaan konteks ketatanegaraan pada kedua periode tersebut melahirkan perbedaan dalam mekanisme penyelenggaraan serta aktor yang berperan dalam penerapan syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan syariat Islam pada masa Sultan Iskandar Muda dan era Otonomi Khusus serta mengkaji persamaan dan perbedaan mekanisme serta aktor dalam penerapannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, dan comparative law approach. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa Sultan Iskandar Muda syariat Islam diterapkan secara terintegrasi dalam sistem pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam berdasarkan Qanun Meukuta Alam, sedangkan pada era Otonomi Khusus penerapannya dilaksanakan melalui sistem pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan berbagai Qanun Aceh, terkait pengaturan jinayah, peradilan, ibadah dan kehidupan masyarakat. Persamaan kedua periode terletak pada kedudukan syariat Islam sebagai landasan penting dalam kehidupan masyarakat Aceh, sedangkan perbedaannya tampak pada mekanisme penyelenggaraan dan aktor pelaksana yang menyesuaikan dengan perkembangan sistem ketatanegaraan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan yang terjadi tidak menghilangkan eksistensi syariat Islam di Aceh, melainkan mentransformasikan mekanisme penyelenggaraan dan aktor pelaksananya sesuai dengan dinamika ketatanegaraan.